Sekretaris, Kasubbag PTIP, Kasubbag Umum & Keuangan, Prakom dan Bendahara Pengadilan Agama Kuala Kurun Ikuti Kegiatan Dengan Biro Keuangan MA RI

Kuala Kurun | pa-kualakurun.go.id

Jumat, 19 Januari 2024 Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Agama Kuala Kurun, Cahyo Widodo, S.Kom selaku Sekretaris, Salasiah, A.Md selaku Kasubbag PTIP, Ardian Shaleh, S.E. selaku Kasubbag Umum dan Keuangan serta M. Abdillah Wirawan, S.Kom selaku Prakom dan Wandha Kartika, S.Kom selaku Bendahara Pengadilan Agama Kuala Kurun mengikuti Kegiatan rapat Koordinasi Pendahuluan dengan Biro Keuangan Mahkamah Agung RI.

Kegiatan diselenggarakan oleh Biro Keuangan Mahkamah Agung RI berdasarkan surat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI Nomor 116/BUA.1/UND/KU.2.1/I/2024 tanggal 17 Januari 2024. Kegiatan dilakukan melalui Virtual menggunakan Aplikasi Zoom dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Edi Yuniadi. Adapun peserta Kegiatan adalah Seluruh Satuan Kerja (Satker) di 4 lingkup Badan Peradilan Di Indonesia.

          Kegiatan dimulai pada pukul 08.30 Wib dengan meyanyikan lagu Indonesia Raya dan Hymne Mahkamah Agung RI dan dilanjutkan dengan pembacaan doa. Setelah pembacaan doa kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan serta penjelasan langsung dari Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. Adapun yang dibahas dalam kegiatan tersebut terkait persiapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 (Unaudited).

Dalam kegiatan tersebut, selain menjelaskan persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 (Unaudited), Kabiro Keuangan juga menyampaikan sejumlah catatan (To Do List) untuk satuan kerja yang memiliki catatan dan masih harus diselesaikan menjelang berakhirnya proses rekonsiliasi dengan Kementerian Keuangan. Sehingga diharapkan seluruh catatan yang dimiliki satuan kerja bisa diselesaikan sebelum tanggal 24 Januari 2024 dan mendapatkan SHR (Surat Hasil Rekon). Tahapan penyelesaian SHR merupakan tahapan menjelang penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023.

Tujuan Rapat Koordinasi Pendahuluan ini untuk menjalankan fungsi koordinasi antar unit, fungsi konsultasi, fungsi pengendalian dan telaah data awal, percepatan rekonsiliasi data dan koreksi data serta terkait permintaan dokumen sumber pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI. Semoga Laporan Keungan Mahkamah Agung Tahun 2023 mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang Ke 12.

“Bravo PA Kuala Kurun” (AS – TI)